PEMERINTAHAN.com

Kamis, 04 September 2014

Filled Under: , , ,

Masalah pada kartu pembayaran sewa rusunawa DKI Jakarta

Pemerintahan Provinsi



 Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai masalah pada kartu pembayaran sewa rusunawa karena ulah oknum di Dinas Perumahan DKI Jakarta. Menurutnya ada oknum-oknum yang tidak menginginkan ada transparansi dalam pengelolaan rumah susun.

“Jangan-jangan ini ada mafia di Dinas Perumahan yang mengusulkan seperti ini,” ucap Basuki T Purnama kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).

Kecurigaan Ahok itu karena pada kerjasama untuk sistem virtual account cash management bagi PKL bisa berjalan mulus. “Ternyata pihak bank juga mengerti kok yang buat PKL kemarin. Tapi ini mengapa dengan Dinas Perumahan bisa salah menafsirkan?,” tanyanya.

Orang nomor dua di DKI ini pun mencurigai pejabat PNS di lingkungan birokrat yang memang ingin 'bermain'. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, banyak pejabat yang terungkap ikut menjual belikan rusun. Baru-baru ini, Ahok memecat 4 PNS dan 2 pegawai honor di UPT rusun.

“Jangan-jangan oknum di Dinas Perumahan sengaja memplesetin, karena di Jakarta ini pintar-pintar pejabatnya, cerdas-cerdas,” ujarnya.

Ahok mempersoalkan kartu pembayaran sewa rusun karena dinilainya kartu tersebut tidak membantu pemerintah mengontrol aksi jual beli. Pagi tadi Ahok secara simbolis membagikan 10 kartu kepada penghuni Rusunawa Marunda di Jakarta Utara.

Menurut Ahok kartu putih yang seukuran dengan kartu ATM itu sebenarnya sudah bagus.

“Tapi saya kan maunya pada kartu itu sekaligus ada identitas si penghuni, ada foto dan namanya. Jadi kalau saya inspeksi mendadak saat blusukan, saya datang ke sebuah rusun saya bisa tahu. Misalnya saya gedor-gedor pintu, ketika saya lihat foto dan namanya tidak sesuai saya bisa usir. Kalau yang kayak gini kan jadi enggak bisa,” jelasnya.


smbr:detik

(ros/bil)

@pemerintahan

0 komentar:

Posting Komentar