PEMERINTAHAN.com

Senin, 15 September 2014

Filled Under: , , , , ,

Jokowi Tegaskan Menteri di Kabinetnya Harus Lepas Jabatan di Partai Politik

Pemerintahan RI
PEMERINTAHAN.COM



JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, menteri yang akan mengisi kabinetnya tak boleh merangkap jabatan di partai politik. Setelah terpilih menjadi menteri, yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di partai.
"Sudah saya sampaikan bolak-balik. Itu tidak berubah," ujar Jokowi saat akan meninggalkan Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) malam.

Jokowi mengatakan, hal itu dilakukan agar sang menteri dapat fokus bekerja. Menurut dia, seseorang yang memegang satu jabatan saja belum tentu sukses.
"Maksud saya, apalagi menjabat dua," ujar dia.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menyebut bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan partai itu sempat ditentang beberapa petinggi partai politik pendukungnya. Namun, ia mengaku akan mengomunikasikan hal tersebut.
Sebelumnya, diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla mengumumkan, akan ada 34 kementerian di kabinetnya. Dari 34 kementerian itu, 18 kementerian akan dijabat menteri dari kalangan profesional, sementara 16 lainnya berasal dari profesional partai politik. Siapa saja mereka? Jokowi belum bersedia menyebutkannya. Nama-nama kementerian dan menteri yang ditunjuk akan diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.


 Pemerintahan INDONESIA
 @pemerintahanRI

0 komentar:

Posting Komentar