PEMERINTAHAN.com

Senin, 08 September 2014

Filled Under: , , , ,

Apa kata Presiden SBY, pilkada langsung atau lewat DPRD?

Pemerintahan RI


PEMERINTAHAN.COM




 Pembahasan RUU Pilkada di DPR sedang hangat-hangatnya. Pasalnya, dalam beberapa hari ke depan RUU ini bakal disahkan, kendati masih menyisakan sejumlah persoalan.


Persoalan utama yakni soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Ada dua opsi yang mengemuka, yakni kepala daerah dipilih lewat pilkada langsung seperti yang berjalan selama ini atau dipilih melalui DPRD. 


Opsi pertama dipilih oleh PDIP, PKB, Hanura yang pada Pilpres 2014 mendukung pasanganJokowi-JK. Sedangkan opsi kedua dipilih oleh Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta Rajasa.


Pembahasan RUU Pilkada terbilang unik. Sebab, baru kali ini suara Partai Demokrat bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah awalnya memang mengajukan draf RUU bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Namun, di tengah pembahasan pemerintah menyatakan tetap pada pilkada langsung.


"Posisi pemerintah tetap menginginkan pemilihan langsung gubernur, bupati, wali kota," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan belum lama ini.


Jika Demokrat dan pemerintah beda suara dalam isu pemilihan kepala daerah, lalu apa kata Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? 


Di tengah hiruk-pikuk pembahasan RUU Pilkada ini, SBY memang belum menyampaikan pandangannya. Namun, dalam sejumlah kesempatan, SBY pernah melontarkannya, kendati ucapannya tidak selalu tegas: sebenarnya ingin pilkada langsung atau lewat DPRD?


Berikut ucapan SBY soal pilkada langsung atau tidak langsung yang dirangkum:

smbr:merdeka.com:

SBY: Pilkada langsung pilihan terbaik
Pada 28 Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengatakan pihaknya memahami? pilkada langsung memiliki dampak besar, baik secara sosiologis ataupun ekonomis. Namun, kata SBY, mekanisme itu tetaplah yang terbaik.

"Banyak pandangan apakah tidak terlalu tinggi cost, ekses, atau dampak dari pemilihan kepala daerah melihat dinamika perpolitikan di daerah. Tetapi pilihan terbaik adalah dipilih secara langsung," kata SBY sebelum rapat dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, di Kantor Presiden.

Menurut SBY, pilkada langsung membuat masyarakat daerah mengenal calon kepala daerahnya. "Konstituen akan lebih dekat mengenal calon. Kemudian siapapun yang terpilih berarti mendapatkan mandat dari rakyat yang dipimpinnya," ucap SBY.

SBY menyadari pilkada langsung dalam praktiknya memang masih ditemukan berbagai penyimpangan. "Kadang-kadang politik uang yang terjadi, ongkos politik yang mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popularitas dan kapasitas, dan seterusnya," ujar SBY.

Namun, tegas SBY, hal tersebut bukan berarti menafikan manfaat dari pilkada langsung. SBY justru meminta agar dampak negatif negatif itu dapat diatasi.

"Tidak perlu mengubah pemilihan langsung dengan pemilihan tidak langsung. Tetapi kita harus mengatasi ekses, mencegah semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi dan masalah-masalah baru yang tidak perlu terjadi," kata SBY.



SBY pernah mengusulkan pilkada langsung untuk DIY

Meski RUU Keistimewaan DIY tetap mengatur gubernur dan wakil gubernur DIY dijabat Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, Presiden SBY pernah ingin mencabut keistimewaan tersebut.
Pada Januari 2011, melalui Mendagri Gamawan Fauzi, SBY ingin gubernur dan wakil gubernur DIY dipilih langsung lewat pilkada seperti provinsi lainnya.

"Gubernur DIY dipilih secara demokratis yang sudah menjadi pilihan seluruh rakyat Indonesia. Praktik penetapan Walikota di DKI Jakarta disebabkan kota dan kabupatennya administratif tanpa DPRD, berbeda dengan DIY sebagai daerah otonom dengan DPRD sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum, ujar Mendagri Gamawan Fauzi saat menyampaikan pandangan Presiden soal RUUK DIY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Menurut Presiden SBY, penetapan gubernur DIY melanggar demokrasi. "Jika penetapan, melanggar nilai demokrasi dan prinsip kesetaraan sesuai UUD 1945," terang Mendagri.

Meski dalam draf awal RUU Keistimewaan DIY pemerintah menolak penetapan, namun seiring dengan gerakan rakyat Yogya, pemerintah akhirnya sepakat gubernur dan wakil gubernur DIY dijabat Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam. DPR pun akhirnya sepakat memutuskan demikian.
SBY: Pilkada tak harus langsung

Pada Januari 2013 atau di tengah pembahasan RUU Pilkada, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pemilihan kepada daerah tidak harus dilakukan langsung. Pergeseran sikap SBY ini tidak aneh mengingat awal draf RUU Pilkada yang disampaikan pemerintah ke DPR memuat klausul gubernur, bupati dan wali kota di pilih oleh DPRD.

SBY mengatakan pilkada langsung tidak diwajibkan dalam UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak mengatur kepala daerah dipilih secara langsung, hanya dipilih secara demokratis, kata SBY.

SBY mengatakan, perlu dipikirkan kembali apakah tepat jika pilkada dilakukan secara langsung. Karena UUD 1945 menyebutkan hanya pemilihan presiden saja yang diselenggarakan secara langsung. 

Langsung atau tidak langsung; gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung atau tidak langsung, pikirkanlah baik-baik karena ada plus dan minusnya, katanya.

SBY melihat ada sejumlah dampak yang terjadi ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Misalnya politik uang, adanya kekerasan pascapilkada setelah jagoannya kalah. 

"Oleh karena itu, ada pemikiran apakah semuanya harus pilkada langsung," katanya.




SBY setuju pilkada tak langsung asal bebas money politics

Pada November 2013 atau saat RUU Pilkada masih dalam pembahasan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyatakan pilkada bisa saja dilakukan tidak langsung alias melalui DPRD. Namun, kata SBY, syaratnya harus dijamin bebas dari politik uang (money politics).

"Ini Pak Gamawan Fauzi selaku Mendagri terus mengembangkan pikiran beserta pihak lain, nanti kalau memang pilihannya paling baik untuk Bupati/Walikota tidak langsung asalkan dijamin tidak ada money politics dan penyimpangan boleh juga kita ke situ," ucap SBY di hadapan peserta pendidikan Lemhannas, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta 1 November tahun lalu.

Namun, kata SBY, bila pemerintah dan penegak hukum tidak bisa menjamin pemilihan kepala daerah bebas dari praktik politik yang, maka hasilnya akan buruk. Untuk itu dia meminta agar hal ini dipikirkan matang-matang.

"Sudahlah pak kembalikan ke DPRD saja, tapi DPRD apa juga lebih bagus? Bagaimana kalau money politics di tingkat DPRD? Ada juga tantangannya," terangnya.


 @pemerintahanRI 
 Pemerintahan INDONESIA

0 komentar:

Posting Komentar